Tentang Kami

Aliansi Jurnalis Anti Rasuah merupakan suatu Perkumpulan Independent yang didalamnya beranggotakan orang-orang Jurnalis,LSM dan Lowyer  yang sudah berpengalaman yang memilki tugas advokasi dan publikasi dalam kasus korupsi serta membantu dan mengawasi pengelolaan keuangan negara oleh pejabat negara di negara Republik Indonesia. Secara garis besar,visi & misi yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat dan undang-undang:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Pungliatau KKN.

Udang –Undang No .8 Tahun 1999 Tentang Hak Lembaga Sosial Control Bagi Pejabat Aparatur Negara dan Masyarakt PP RI No. 68 Tahun 1999 Tentang Hak Investigasi dan Konfirmasi Indikasi adanya penyimpangan.

PP No. 71Tahun 2000 dan PP No. 43Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sosial Kontrol dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-Merekrut,Membina,dan mendidik kader-kader anti korupsi yang ada di masyarakat

-Melakukan Konsulidasi gerakan anti korupsi di lingkungan Jurnalis dan masyarakat

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Aliansi Jurnalis Anti Rasuah adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan bersih dari korupsi,kolusi dan gravitasi, yang mengandung makna bahwa setiap orang dan lembaga sosial kontrol memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara revoblik indonesia yang kita cintai ini.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam Aspek Sosial kontrol dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainya yang di lakukan oleh oknum pejabat yang ingin memperkaya diri sendiri.

Akan tetapi pada kenyataannya di negara revoblik indonesia masih terus terjadi peningkatan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di beberapa daerah, antara lain disebabkan oleh kurangnya peran serta masyarakat dan takutnya masyarakat dalam melakukan pengaduan bila ditemukanya dugaan penyahgunaan wewenang dan anggaran yang di lakukan oleh pejabat negara.

Kondisi seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kasus –kasus korupsi dan gravitasi yang terus meningkat,selain lambanya Penegkan Hukum bila masyarakat melakukan pengaduan terkait adanya indikasi dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan yang ditemukan oleh masyarakat.

Dengan lahirnya sebuah perkumpulan AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) masyarakat tidak perlu takut lagi karena bila adanya temuan yang sipatnya merugikan negara dan adanya indikasi korupsi karena masyarakat bisa melaporkan dan berkordinasi terlebih dahulu temuan tersebut kepada Aliansi Jurnalis Anti Rasuah.

Penulis: Soni,SH Ketua Umum Aliansi Jurnalis Anti Rasuah